Akbar Tandjung yang menggagas Tarik Diri dari Pilpres

NGOTOT: Prabowo memberikan pernyataan menarik diri dari pilpres. (Wahyudin/Jawa Pos) | Dibaca 58

JAKARTA – Angpao888.com : Pernyataan Capres Prabowo Subianto yang menarik diri dari pilpres disesalkan banyak pihak. Mahfud M.D, yang mengaku sudah mengembalikan mandat sebagai ketua Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta, mengungkapkan bahwa ide menarik diri tersebut disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung pada rapat di Rumah Polonia Selasa siang (22/7).

Ide Akbar itu disambut sebagian besar anggota koalisi karena yakin ada kecurangan sistematis dalam pilpres kali ini. ”Menurut Akbar Tandjung, sikap itu lebih terhormat daripada menerima dengan legawa keputusan KPU,” ungkap Mahfud saat dihubungi Jawa Pos.

Mahfud sendiri mengaku berpendapat lain. Kepada tim Prabowo-Hatta, Mahfud menyarankan untuk menerima keputusan KPU dengan lapang dada dan tidak perlu membawa kasus sengketa pilpres ke MK. Sebagai mantan ketua MK, Mahfud yakin langkah menggugat ke MK sia-sia. ”Selisih suaranya 8 juta lebih. Pengalaman saya di MK, tidak akan bisa menang kalau selisih suaranya sebesar itu,” tutur guru besar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia (UII) tersebut.

Mahfud menjelaskan, cawapres Hatta Rajasa sejalan dengan pemikirannya, yakni menerima keputusan KPU dengan legawa. Apalagi, kata Mahfud, Hatta juga terikat keputusan DPP PAN yang menerima kemenangan pasangan Jokowi-JK.

Namun, sebagai cawapres, Hatta mengikuti keputusan yang diambil tim. Mungkin sebagai jalan tengah atas dua keputusan yang bertolak belakang itulah, Hatta memilih tidak hadir dalam pidato pernyataan penarikan diri oleh Prabowo.

Menurut Mahfud, agenda setelah 22 Juli sudah bukan agenda pemenangan capres-cawapres. Agenda yang diusung tim Prabowo-Hatta, lanjut dia, adalah melawan keputusan KPU tentang hasil pilpres.

Prabowo sebenarnya tetap meminta Mahfud bergabung. Namun, mantan menteri pertahanan itu menolak. Prabowo akhirnya menunjuk pengganti Mahfud, yakni mantan Menteri Penerangan Letjen TNI (purnawirawan) Yunus Yosfiah. ”Saya sudah tidak mungkin terlibat. Apalagi, kalau membawa kasus ini ke MK, saya sebagai mantan ketua MK tidak mungkin menjadi tim hukumnya,” jelas Mahfud.

Dalam beberapa pekan ke depan Mahfud memilih beristirahat setelah beberapa bulan terakhir waktunya tersita untuk urusan pilpres. Hari ini Mahfud berencana pulang ke rumahnya di Jogjakarta. ”Saya mau Lebaran dulu saja,” kata ketua umum Ikatan Keluarga Alumni UII itu.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan menolak melanjutkan seluruh proses di pilpres yang sedang berlangsung dan memerintah saksi pasangan nomor urut 1 di KPU keluar dari sidang pleno. ”Kami minta saksi nomor urut 1 di KPU untuk tidak lagi melanjutkan proses rekapitulasi,” tegas Prabowo dalam keterangan pers di Rumah Polonia, Jakarta, kemarin.

Sebelum menyampaikan keterangan, Prabowo bersama hampir seluruh tim kampanye Koalisi Merah Putih (KMP) melakukan rapat tertutup sejak pukul 12.00. Seluruh perwakilan KMP hadir, antara lain Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Ketua Umum PBB Malam Sambat Kaban, dan Sekjen PKS Taufik Ridho. Pasangan Prabowo, cawapres Hatta Rajasa, tidak tampak datang. Kehadirannya diwakili Sekjen PAN Taufik Kurniawan. Sedangkan Presiden PKS Anis Matta tampak terlambat hadir.

Dalam pidatonya, Prabowo tidak tegas menyatakan mundur dari pilpres, namun menyebut keputusannya dengan ”penarikan diri”. ”Sebagai capres nomor urut 1, akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan pilpres yang cacat hukum dan menarik diri dalam proses pilpres yang sedang berlangsung,” ujar Prabowo yang di panggung terlihat dididampingi M.S. Kaban, Suryadharma Ali, Aburizal Bakrie, dan para anggota tim kampanye KMP.

Menurut Prabowo, dirinya telah melaporkan kecurangan yang luar biasa. Dia menyebutkan, ada empat kabupaten di Papua yang tidak melakukan pencoblosan apa pun, ada 5.800 TPS yang direkomendasikan pemungutan suara ulang di DKI Jakarta, termasuk ada enam kabupaten di Jawa Timur yang direkomendasikan. ”Kami menemukan beberapa hal yang menemukan cacatnya proses pilpres sehingga hilang hak-hak WNI,” cetusnya.

Karena itu, Prabowo menilai proses pilpres berjalan bermasalah, tidak demokratis, dan bertentangan dengan UUD 1945. ”Kami menilai KPU tidak adil, tidak terbuka, bahkan aturan dilanggar sendiri,” tukasnya. Prabowo menyayangkan sikap KPU yang cenderung mengalihkan masalah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Seolah-olah setiap keberatan dari tim Prabowo-Hatta merupakan bagian dari sengketa yang harus diselesaikan melalui MK. ”Padahal, sumber masalahnya ada pada internal KPU,” tudingnya. (bay/c9/tom/kim)

Sumber : Jawa Pos 

Comment Here