Antasari Azhar Baru Bebas 28 Juni 2025, Dapat Remisi 45 Hari

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar menangis lega saat mengikuti sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK), di Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2014). MK memutuskan peninjauan kembali (PK) boleh diajukan lebih dari satu kali. Antasari mengajukan pengujian pasal 268 ayat 3 UU No 8/1981 tentang KUHAP. Kini, MK telah menghapus pasal tersebut karena dianggap bertentangan dengan UUD. TRIBUNNEWS/HERUDIN | Dibaca 29

TANGERANG – Angpao888.com : Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar turut mendapatkan pemotongan masa tahanan atau remisi pada Lebaran tahun 2014 ini.

Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu mendapat remisi 45 hari. Hingga saat ini, berdasarkan akumulasi remisi terhadap vonis 18 tahun, Antasari akan bebas Juni 2025.

Laki-laki yang dipenjara akibat tersandung kasus pembunuhan berencana Direktur Putra Razawali Banjaran, Nasruddin Zulkarnaen pada tahun 2010
lalu itu mendapat remisi lebih dari satu bulan. Ia terpidana 18 tahun.

“Pak Antasari tentu juga mendapatkan remisi. Beliau dapat remisi tahun ini total 1 bulan 15 hari,” ujar Kepala Lapas Dewasa Kota Tangerang, Dedi Handoko, Senin (28/7/2014).

Dedi menjelaskan, waktu bebas Antasari jika diakumulasi remisi yang didapatkan sejak tahun 2010 lalu adalah 11 tahun lagi.

“Berdasarkan perhitungan potongan remisi tahun 2010-2013, Pak Antasari bisa keluar pada tanggal 28 Juni 2025,” kata Dedi. (Warta Kota/Banu Adhikara)

 

Ketua YLBHI Sarankan Antasari Azhar Segera Ajukan PK

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Alvon Kurnia Palma, menilai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar, memiliki banyak peluang untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasus yang membelitnya.

Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan PK bisa diajukan lebih dari sekali, MK kembali menegaskan bahwa tindakan kepolisian terhadap seorang jaksa harus seizin jaksa agung.

“Misalnya dia tidak bisa diperiksa tanpa seizin jaksa agung. Kedua, keanehan-keanehan pada saat persidangan. Peluru (tidak sesuai dengan hasil forensik), tembakan dimana. Macem-macem gitu. Itu jadi pertimbangan hakim ke depan. Oleh sebab itu, untuk kepentingan pengadilan, ini harus dijadikan acuan,” ujar Alvon kepada Tribunnews di Jakarta, Rabu (30/4/2014).

Alvon pun mendukung Antasari segera mengajukan PK ke Mahkamah Agung (MA). Alon pun sepakat kasus yang menyeret Antasari semakin menunjukkan titik terang. Keanehan-keanehan terhadap terpidana 18 tahun penjara pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen itu perlahan-lahan terungkap.

“Artinya itu menguntungkan Antasari Azhar, dan kemudian pada saat dia mengajukan PK bisa beberapa kali, itu memberikan keuntungan. Artinya sekarang banyak peluang yang bisa dipakai Anstasari Azhar untuk memperjuangkan hak-haknya yang dinilai banyak keanehan,” lanjut Alvon.

Walau demikian, adanya putusan MK bahwa pemeriksaan jaksa harus izin jaksa agung, belum bisa dikatakan Antasari dikriminalisasi.

“Belum bisa. Ini lebih menegaskan seorang jaksa harus diperiksa dengan izin jaksa agung. Gugat aja oleh Antasari Azhar terkait keabsahan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan prosedur,” ujar Alvon.

Sebelumnya, Mahkamah dalam putusan uji materi Undang-Undang Kejaksaan menegaskan bahwa pemeriksaan atau tindakan kepolisian terhadap jaksa harus dengan izin kepolisian.

Antasari saat menjabat ketua KPK, masih berstatus sebagai jaksa. (Tribunnews

Comment Here