LSM Laporkan 32 Rekening Jokowi di Luar Negeri ke KPK

Foto Ilustrasi JPNN | Dibaca 81

JAKARTA – Angpao888.com : Jelang berakhirnya rekapitulasi suara pemilihan presiden, serangan kepada calon presiden Joko Widodo atau Jokowi masih gencar. Kali ini, salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyebut Jokowi tidak lengkap menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

LSM Progres 98 menyebut, ada dana senilai USD 8 juta miliki Jokowi bersama istri, Iriana Widodo, yang belum dilaporkan ke KPK. Ketua Progres 98, Faizal Assegaf, menyebut ada 32 rekening, masing-masing, 20 rekening Jokowi, dan 12 milik Iriana yang tersebar di luar negeri.

“Mengapa 32 rekening ini tidak disampaikan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum, red) dan KPK,” ujar Faizal dalam keterangan pers di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (22/7).

Faizal menuding, tidak adanya laporan rekening di luar negeri ini menunjukkan adanya manipulasi, penunggangan asing, termasuk penunggangan terhadap KPU yang dinilainya tidak netral. “Menurut kami, ketidaknetralan ini terjadi sejak verifikasi laporan kekayaan,” katanya.

Dua jenis rekening milik Jokowi dan Iriana, tambah Faisal, merupakan pelanggaran yang serius. Jokowi menurut dia telah melakukan kebohongan publik terkait LHKPN yang sudah diumumkan oleh KPK.

Faisal menyebut laporan ini akan dia buka ke publik. Pada hari ini juga, pihaknya akan datang ke KPU dan KPK. “Ini akan kita masukkan sebagai fakta awal. Kita percaya KPK memiliki independensi, integritas, tidak mengkhianati kepercayaan rakyat,” ujarnya.

Dalam data yang disampaikan oleh Progres 98, Jokowi disebut memiliki sejumlah rekening luar negeri, diantaranya di Westpac Banking Corp Honiara, Australia and New Zealand Bancaria Group Limited, Hongkong and Shanghai Bank Corporation Limited. Sementara Iriana disebut memiliki rekening di Bank Kontrakt, First Caribbean International Bank LT Grand Cayman, dan First Gulf Bank. Faisal juga mendesak kepada KPU untuk menunda pengambilan keputusan terkait rekapitulasi. “Tidak akan kiamat jika KPU menunda rekapitulasi,” ucapnya.(bay/dio)

Sumber : Jawa Pos 

Comment Here