Tjahjo Kumolo Puji “DKI Cukup Baik dengan Program Ahok”

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok | celahkota

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok | celahkota

Jakarta – Angpao888.com: Menteri Dalam Negeri  Tjahjo Kumolo mengatakan, pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam pembukaan Jakarta Fair merupakan pidato kampanye.

Ahok pun membenarkan pidatonya merupakan kampanye. “Orang kan nuduh saya terus. Tadi juga kampanye kok kalau bilang itu kampanye,” kata Ahok usai membuka Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta di Balai Agung, Jakarta, Sabtu (11/6/2016).

Dalam setiap pidato, Ahok selalu menunjukkan karakter kerasnya. Dia pun menyadari bahwa setiap tindakan dan ucapan bakal tercatat. Bila dia berbuat salah, dampaknya juga mengenai keluarga.

Sindiran kepada Ahok dilontarkan Mendagri Tjahjo Kumolo karena pada sambutannya, Ahok tidak membicarakan Jakarta Fair, melainkan program-programnya sebagai Gubernur DKI. Ahok membicarakan LRT, Smart City, hingga daging dan rusun bagi keluarga tak mampu.

Tjahjo langsung melanjutkan sambutannya dengan menyebut bahwa dirinya tidak hanya menyebut Ahok sembarang kampanye. Sebab menurut dia, DKI cukup baik dengan program Ahok.

“Saya sudah sidak jika DKI siap tak hanya jadi kota pemerintahan, kota budaya Jakarta, kota pendidikan, tapi juga sanggup menjadi Ibu Kota Negara dengan membangun inovasi yang ada sekarang,” jelas Tjahjo.

Salah satu inovasi yang diapresiasi Tjahjo adalah rencana Ahok membangun RSUD di 44 kecamatan. Serta janji Ahok lainnya seperti setiap RT dan RW ditempatkan petugas dan tempat pembuangan sampah, sehingga memudahkan warga DKI menjaga kebersihan lingkungan.

Sementara itu, Lukman Edy dalam acara diskusi di bilangan Cikini menuturkan bukan pihaknya yang berusaha menjegal calon perseorangan dengan revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), melainkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena, soal verifikasi faktual itu 100 persen kami sadur dari PKPU (Peraturan KPU).

Terkait hal itu, Pendamping Ahli “Teman Ahok” I Gusti Putu Artha menegaskan yang menjegal Ahok adalah DPR RI.

Putu membeberkan fakta DPR menjegal Ahok dan calon perseorangan dalam Pilkada.

Fakta pertama aturan terkait pilkada dianggap paling mahal. Sebab tercatat sudah mengalami enam kali perubahan sejak tahun 2004 hingga saat ini. “Syarat dengan kepentingan,” kata Putu.

Fakta kedua menurut Putu yakni terkait syarat calon perseorangan dalam Pilkada. Indikasi niat penjegalan oleh DPR mulai muncul dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Fakta selanjutnya yakni adanya perubahan syarat dukungan calon perseorangan menjadi 6,5 persen hingga 10 persen.

“Fakta keempat kemarin akan ketahuan. Seluruh risalah. Partai-partai yang meminta sampai 15 persen sama dengan parpol akan kelihatan di situ,” kata Putu.

Sehingga, dengan adanya empat fakta tersebut, Putu menilai DPR tidak niat dengan adanya calon perseorangan. Keberadaannya merasa tersaingi. “Jadi secara historis, (ada) interest politik. Itu tidak ikhlas,” kata Putu. (th)

Baca Juga

Reaksi Anda terhadap artikel ini
  • Menarik
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
Dibaca 198 kali

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
Baca Juga:
7 Tempat Wisata Menarik yang Terlarang bagi Perempuan

Traveling merupakan hal yang menyenangkan bagi sebagian orang. Tentunya tidak...

Close